Yang Beku Bikin Pilu (dari Gatra dotcom)

Kehidupan keluarga Edy Prawoto bergantung pada daging sapi. Edy, 41 tahun, ayah seorang anak ini, adalah satu dari puluhan penjual daging sapi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kini ia merasa masygul, rezekinya seret. "Nyari uang kok makin sulit saja, ya," ia mengeluh. Pangkalnya adalah harga daging yang terus meroket hingga memukul omset. "Kalau mahal begini, pembelinya berkurang, pendapatan juga merosot," tutur Edy dengan nada pilu.
Di Jakarta, harga daging sapi kini mencapai Rp 53.000 hingga Rp 60.000. "Padahal, sebelumnya saya bisa jualan dengan harga Rp 45.000," kata warga Duren Tiga, Jakarta Selatan, itu. Walhasil, Edy, yang dulu bisa menjual 30 kilogram per hari, kini cuma bisa menjual 10 kilogram per hari.
Namun, ketika teman-teman senasib, sesama pedagang daging di Jakarta, ramai-ramai berunjuk rasa di di Istana Presiden, untuk mendesak pemerintah agar menurunkan harga daging, Rabu pekan lalu, Edy memilih tetap di tinggal kiosnya. Bukan berarti ia tak setuju. "Kalau ikut-ikutan demo, tak bisa jualan. Dapur saya tidak ngebul," katanya sembari tersenyut pahit. Demo itu juga diikuti mogok jualan selama tiga hari, dari Rabu hingga Jumat pekan lalu.
Demo pedagang daging itu mengingatkan kembali pada aksi demo perajin tahu dan tempe, bulan lalu. Ketika itu, mereka juga meminta pemerintah menurunkan harga kedelai, bahan baku tahu dan tempe. Hasilnya manjur. Pemerintah lalu menghapus bea masuk kedelai impor, yang menyumbang 60% di pasar Indonesia. Harga kedelai menurun, meski masih di atas level semula.
Lantas, bagaimana dengan daging sapi? "Daging sapi bukan komoditas khusus. Jadi, pemerintah tidak punya kewenangan khusus untuk mengatur harga," kata Tjeppy D. Soedjana, Direktur Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian (Deptan). Dengan begitu, menurut dia, harganya, ya, ditentukan oleh mekanisme pasar.
Lonjakan harga daging sapi itu dipicu beberapa sebab. Yang utama adalah daging impor. Maklum, hampir 90% pasokan daging sapi untuk Jakarta yang 100 ton per hari adalah hasil impor --berupa daging impor beku maupun sapi impor yang digemukkan dan dipotong di sini. Maka, ketika harga sapi di negeri asalnya naik, harga di sini pun terimbas.
Untuk urusan daging sapi, Indonesia amat bergantung pada Australia. "Negeri kanguru" itu adalah satu dari tiga negara yang bebas penyakit kuku dan mulut maupun sapi gila (madcow). Dua yang lain adalah Indonesia sendiri dan Selandia Baru. Harga daging beku dan sapi bakalan (yang digemukkan) naik tajam sejak Desember lalu. "Australia sedang wet season," ujar Tjeppy.
Hujan menyebabkan sebagian wilayah Australia dilanda banjir sehingga transportasi seret. Selain itu, hujan dan banjir juga membuat pasokan pakan sapi berkurang karena tanaman jagung terendam. Di saat suplai dari Australia berkurang, permintaan dari negara lain tetap. Maka, harganya pun naik.
Sudah begitu, kurs dolar Australia atas dolar Amerika terus menguat. Padahal, pembelian daging dan sapi bakalan selama ini memakai mata uang dolar Amerika. Akibatnya, harganya juga melambung.
Pada 2006, rata-rata A$ 1 senilai US$ 0,7. Tahun 2007, mata uang "negeri kanguru" itu menguat menjadi US$ 0,8 per dolar Australia. Saat ini, A$ 1 sama dengan US$ 0,92. Sebagai perbandingan, untuk harga sapi bakalan yang akan digemukkan di Indonesia, pada akhir Desember 2007, harganya masih US$ 1,96 per kilogram. Saat ini US$ 2,25 per kilogram.
Kenaikan harga minyak, kata Tjeppy, mempengaruhi pula kenaikan harga daging sapi. "Karena biaya transportasinya juga naik," katanya. Begitu juga kenaikan harga pakan sapi di dalam negeri yang naik 30%. "Kalau harga jual tidak naik, perusahaan penggemukan sapi bisa bangkrut," ia menambahkan.
Di Indonesia, pada saat ini berdiri 22 perusahaan penggemukan sapi (feedlot), yang memasok 500.000 ekor sapi potong per tahun. Ini setara dengan 100.000 ton daging sapi per tahun atau hampir 20% kebutuhan nasional yang 480.000 ton. Sisanya berasal dari sapi lokal sebanyak 345.000 ton (72%) dan impor daging beku 35.000 ton (8%).
Bila menilik statistik itu, daging lokal lebih dominan dibandingkan dengan daging impor. "Seharusnya harga daging lokallah yang lebih menjadi penentu harga pasar," kata Dayan Antoni P. Adiningrat, Government Relations & Business Development Manager PT Santori Agrindo (Santori). Perusahaan ini mengelola usaha penggemukan sapi di tiga lokasi, yakni Probolinggo (Jawa Timur) serta Bekri dan Jabung di Lampung.
Namun, yang terjadi selama ini, daging sapi beku impor lebih dominan menentukan harga pasar. Dayan menduga, pasokan daging lokal tidak sebesar yang disebutkan. "Kami mensinyalir, lebih banyak daging impor beku yang masuk," katanya. Ketimbang mengimpor daging sapi beku, menurut Dayan, pemerintah lebih baik mendorong usaha penggemukan sapi bakalan atau peternakan sapi lokal oleh masyarakat. "Ada nilai tambah buat bangsa ini," ujarnya.
Usaha penggemukan sapi bakalan bisa dilakukan dengan dua cara, yakni peternakan inti rakyat dan kerja sama dengan warga di sekitar dalam hal penyediaan pakan (plasma). Model peternakan inti rakyat dioperasikan dengan cara khas, yakni perusahaan inti menyerahkan sapi bakalan ke plasma untuk digemukkan.
Modal kerjanya berupa kandang, konsentrat, dan vitamin yang dibeli dengan dana dari pinjaman bank. Perusahaan inti bertindak sebagai penjamin. Pada saat panen, petani menerima hasil bersih, yakni harga sapi dikurangi pinjaman.
Model kedua, petani di sekitar lokasi penggemukan sapi meneken perjanjian dengan feedlot. Perusahaan penggemukan menyediakan bibit, pupuk, dan obat hama tanaman --untuk jagung sebagai pakan sapi. "Petani menerima hasil panen setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, dan obat hama tanaman itu," kata Dayan. "Kedua cara itu masing-masing punya nilai lebih dan kurang, bergantung pada keadaan," katanya.
Pemerintah, kata Tjeppy, sebenarnya tak ingin bergantung pada daging impor, terutama impor daging beku. "Kita menargetkan, ada swasembada pada 2010 nanti," ujarnya. Toh, swasembada yang dimaksudnya bukanlah 100% kebutuhan domestik dicukupi dengan sapi lokal. Pengertian swasembada itu, kata dia, kalau pasokan dari dalam negeri mencukupi 90% kebutuhan. Pada 2010 itu, pemerintah menargetkan volume impor hanya 9,8%.
Populasi sapi domestik, menurut Tjeppy, sebenarnya terus meningkat. Pada 2006, misalnya, populasinya 10,3 juta dan meningkat menjadi 11 juta tahun 2007. Toh, ini tak cukup untuk memenuhi kebutuhan daging sapi per tahun, yang setara dengan 2 juta ekor sapi. Sebab tak semua sapi bisa dipotong atau siap potong, karena banyak pula yang masih muda. Di luar itu, tak semua sapi yang diternakkan dimaksudkan untuk sapi potong. Sebagian ada yang dipelihara untuk keperluan membajak sawah dan ladang.
Adanya kecenderungan di masyarakat yang menjual sapi betina setelah anakannya bisa menggantikan peran sang induk juga membuat cita-cita swasembada sapi terancam. "Karena itu, kami mengupayakan agar induk sapi tak masuk rumah potong," katanya. Selain itu, dilakukan relokasi sapi, terutama sapi bali, yang punya kemampuan berbiak tiap tahun. "Agar produksi sapi makin tinggi," ia menambahkan.
Upaya peningkatan populasi sapi juga ditempuh dengan menggandeng perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tjeppy menghitung, agar stok pakan tercukupi, setiap dua hektare lahan sawit rata-rata bisa menampung lima ekor sapi. Untuk mendukung proyek itu, mulai Maret ini pemerintah mengucurkan pinjaman Rp 2,5 trilyun. Pengelola kebun sawit berlaku sebagai penjamin atas kredit yang diberikan ke plasmanya.
Setiap plasma maksimal bisa mendapat pinjaman Rp 25 juta. Artinya, ada 100.000 plasma yang kebagian. "Dengan pinjaman itu, plasma bisa membeli lima ekor sapi bakalan," ujar Tjeppy. Sehingga ada tambahan sapi siap potong 500.000 ekor per tahun. "Ini cukup untuk menutup dari impor selama ini." Toh, itu sangat bergantung pada kemauan pemilik kebun sawit.
Irwan Andri Atmanto, Syamsul Hidayat, dan Rach Alida Bahaweres
[Ekonomi, Gatra Nomor 16 Beredar Kamis, 28 Februari 2008]

Post a Comment

No comments