13 February 2009

Subsektor Peternakan, Kuantitas & Kualitas


Oleh H. Acho Soedarso

MENGIKUTI alur dan konstruksi pengamatan Rochadi Tawaf, dalam tulisannya bertajuk "Mengejar Swasembada, Mengorbankan Peternak" (Pikiran Rakyat, 14/1), menarik untuk dikaji ulang bersama. Utamanya dikaitkan dengan urgensi pembangunan subsektor peternakan di lapangan. Dengan sanggahan, bahwa kebijakan impor bukanlah kebijakan swasembada. Kegiatan impor, tidak kontekstual dengan program swasembada. Bahkan anomali, kontradiktif ranah pijakannya.

Kekhawatiran yang dilansir dalam tulisan itu, dengan (rencana) direalisasikannya impor daging dari luar negeri (Brasil) diantamir akan mengorbankan peternak. Logika sederhananya, karena diprediksi akan memiliki efek domino terhadap harga daging yang diperkirakan akan jatuh, khususnya daging asal ternak lokal. Pada gilirannya akan mematikan peternak sebagai produsen/penyedia daging.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati secara komprehensif. Pertama adalah apakah peta produksi (mapping) sudah dimiliki dan tersedia untuk semua wilayah tentunya, dengan prioritas yang terkenal sebagai kantong ternak. Baik pada peternakan rakyat, maupun pada perusahaan peternakan (ternak potong) berskala besar yang berbasis padat modal dan teknologi. Kedua adalah sejauh mana secara sustainable dalam konteks kuantitas dan kualitas, telah dan dapat memenuhi konsumsi masyarakat. Ketiga, akselerasi pemenuhan kebutuhan year to year trend-nya akan terus meningkat. Konfigurasi beberapa pemikiran tersebut tentunya perlu digarisbawahi dan dipikirkan bersama, mengingat bahwa konsumen terus bertambah, berubahnya pola konsumsi, segmentasi konsumen bergeser sekaligus berubah dalam masyarakat.

"Mapping area"

Kembali ke persoalan mapping dan pola produksi, diketahui bahwa wilayah timur Indonesia (NTT, NTB, Madura) Jatim dan Jateng merupakan wilayah produsen ternak potong yang akan menyuplai DKI Jakarta. Itu pertama. Kedua, yang pernah saya ketahui dahulu di daerah Lampung sebagai basis pengembangan populasi sapi Bali . Apakah proses dan eksistensi produksinya masih tetap berjalan dengan baik sampai saat ini? Ketiga, pola pengembangan sapi induk unggul impor yang didukung dengan sistem IB (Inseminasi Buatan/AI) di wilayah Ciamis Selatan (misalnya, Desa Kondangjajar Cijulang), apakah sudah berproduksi maksimal? Demikian halnya di wilayah Sulawesi Selatan (Kabupaten Wajo), dan daerah lainnya, juga Jateng selatan (Kabupaten Kebumen dan Purworejo), dan Jabar selatan (Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis). Yang diajukan lebih dulu, apakah kondisi riil itu semua sudah dapat memenuhi konsumsi dalam konteks kuantitas. Barulah kemudian sesi berikutnya, bicara aspek kualitas yang tentu saja harus menjadi concern para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, mapping area perlu dilakukan dan di-review secara periodik. Kepentingannya untuk mengetahui secara pasti, berbagai wilayah kantong-kantong ternak yang produktif.

Secara cermat tampaknya harus dapat diukur tingkat kemampuan produsen dalam negeri (baca: peternak) dari peternak lokal mampu memenuhi demand secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan harapan. Bila tidak, ruang celah yang terbuka ini terasa sangat nyaman untuk melakukan kegiatan impor daging sapi dari luar oleh para pihak termasuk Deptan. Di sinilah dapat diduga entry point Deptan untuk melakukan impor daging.

Kalaupun dilakukan impor, haruslah dimaknai upaya menutup "danger area" dalam spektrum agar demand terpenuhi. Derajat inisiatif melakukan larangan impor, harus diseimbangkan dengan kondisi objektif. (1) Struktur dan pembangunan peternakan lokal (baca nasional : rakyat dan perusahaan) sudah ditata kelola dan terorganisasi dengan baik dan berkelanjutan. (2) Kondisi berbagai "limited factor" harus terpecahkan secara simultan berupa lahan yang terbatas, pakan yang tidak tersedia secara khusus, teknologi, bibit, vaksin, dan obat-obatan serta terbatasnya pelaku peternak (generasi muda kurang berminat). (3) Produksinya harus sudah dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri sehingga tidak ditemukan "danger area" bagi konsumen berbagai strata. (4) Pembatasan impor dilakukan dengan tujuan untuk menghemat devisa negara sehingga dananya dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan peternakan berbasis kerakyatan. (5) Terselenggara dan terorganisasinya pembangunan peternakan yang mandiri sebagai upaya swasembada daging di tingkat nasional, didukung dengan "political will" yang baik dari pemerintah. (6) Lembaga perbankan nasional mendukung penuh pembiayaannya, dengan berbasis pada profit dan feasibility tinggi. (7) Penanggulangan penyakit yang baik serta tersedianya obat-obatan, vaksin, vitamin yang memadai dan harganya terjangkau. (8) Optimalisasi potensi sumber daya (lahan, SDM terampil, pasar, modal), potensi wilayah dan kearifan lokal. (9) Pelaksanaan program inseminasi buatan diarahkan untuk mendorong perbaikan genetika dan kualitas, dengan pola gratis; menuju swasembada peternakan berbasis kerakyatan.

Penutup

Persoalan substansial kembali kepada pola konsumsi, siklus produksi, kesinambungan produksi, selera konsumen, dan ekses/dampak globalisasi, faktor pembatas, kelembagaan, dan akses pembiayaan. Dengan satu main set konkret bahwa pola mandiri terjemahannya memiliki kemampuan menyediakan bahan pangan daging sehingga kebutuhan dalam negeri tercukupi. Dalam spektrum produksi dapat memenuhi terhadap aspek kuantitas dan kualitas bagi konsumen.

Impor harus diidentifikasi dan disepakati, bukanlah diswasembada. Dipahami bahwa impor dan swasembada memiliki dimensi bisnis, yang berbasis risiko dan return. Impor jangan diklaim sebagai sudden death terhadap upaya swasebada pembangunan peternakan yang digagas secara utuh. Keberadaannya harus saling mengisi dan menguntungkan. Membangun landasan pacu yang kokoh untuk swasembada daging (dan ternak), jauh lebih penting. Tidak perlu day dream di tengah kondisi globalisasi. Realita yang harus dimunculkan, dikelola, dan dikontrol secara bijak.

Impor atau swasembada, sekali lagi jawabannya adalah kuantitas dan kualitas.***

Penulis, alumnus Fapet Unpad Bandung dan S-2 MMA UGM Yogyakarta.

Source: pikiran-rakyat.com


Silakan copy-paste dengan tetap mencantumkan link sumber


1 comment:

  1. Dulu...waktu kakak saya yang paling besar kuliah di MIPA Unpad..masuk tahun 83...kesannya kuliah di Unpad itu keren gituh..
    Waktu saya kuliah di Unpad juga...tahun 1990...masih terasa keren kuliah di Unpad....hasil cape UMPTN...he.. he....
    Tapi setelah ada D3 dan extention tahun 1993 kesannya masuk Unpad itu gampang...(maaf kepada anggota milis yang dari D3 dan ektension)
    Eh...sekarang ada jalur khusus....masuk Unpad seperti masuk ke mall....asal ada duit bisa masuk...
    Aku kok jadi gak merasa lulus ke Unpad (dan juga ke perguruan tinggi negeri lain) bukan hal yang menjadi prestise lagi...
    Jadi, kalau orang-orang mulai "melirik luar negeri" ya wajar...Kan biar ada prestisenya geetoohh...
    Hmmm...aku gak mau mengundang polemik...hanya "curhat aja"..he..he. ..
    BTW...aku kagum banget sama sense of belonging kawan-kawan semua...
    Ketika kita penat bekerja...anda semua masih meluangkan waktu untuk saling menyapa di milist..dan mendiskusikan dunia peternakan yang sudah jauh banget dari dunia saya.....
    So..thanks.. ....

    xoxo

    Deden J1090063

    ReplyDelete


[pulangkandang.com]-> [close]