18 May 2009

Sulitnya Orang Miskin Kuliah

Penerimaan mahasiswa baru 2009/2010 mulai dibuka di seluruh perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Harapan dan keinginan anak-anak negeri untuk mendapatkan pendidikan tinggi pun sangat tinggi. Mereka berharap bisa meningkatkan pendidikannya, tidak hanya di sekolah semata. Bekal pendidikan yang semakin tinggi diharapkan bisa memberikan harapan baru guna memperbaiki masa depan diri dan lingkungannya.

Namun, yang menjadi persoalan sekarang, mampukah anak-anak orang miskin mengenyam pendidikan tinggi?

Yang jelas, kebijakan pemerintah dengan melegalkan privatisasi pendidikan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) pada sejumlah perguruan tinggi negeri -sebut saja UI, UGM, IPB, ITB- maupun Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) mengenai pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam subsidi biaya pendidikan tinggi, cukup menyulitkan anak-anak orang miskin menikmati dunia pendidikan tinggi.

Sebab, imbas dari regulasi itu, perguruan tinggi mencari dana sendiri dengan cara meninggikan harga pendidikan bagi siapa pun. Dengan begitu, harapan agar anak-anak orang miskin bisa menikmati bangku pendidikan tinggi ibarat panggang jauh dari api.

Berdasar pantauan yang saya lakukan di sejumlah daerah di Jawa Timur (Jatim), sangat banyak anak orang miskin berhenti sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA). Itu belum lagi berbicara sejumlah besar anak orang miskin yang terkadang hanya tamat di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan (sekolah dasar).

Sementara dalam tingkat nasional, Departemen Pendidikan Nasional juga membeberkan temuannya pada 2008 bahwa angka putus sekolah tingkat SD tercatat 2,97 persen, SMP 2,42 persen, dan SMA 3,06 persen. Kenyataan tersebut masih diperparah tingginya jumlah warga negara yang buta huruf. Data yang ada menunjukkan, 15,4 juta penduduk berusia di atas 15 tahun menderita buta aksara. Itu sangat ironis.

Jadi, apabila kita kemudian mengharapkan anak-anak orang miskin menjadi pintar dan cerdas, itu ibarat menegakkan benang basah. Bila mereka kemudian bermimpi tinggi agar memiliki masa depan cerah di kemudian hari, hal tersebut akan gagal.

Jika akhirnya ngotot dan ''terpaksa'' masuk perguruan tinggi, orang tua mereka pun harus rela menjual dan atau menggadaikan harta keluarganya, seperti tanah, perhiasan, dan sejumlah harta benda berharga lainnya. Akhirnya, yang miskin tetap menjadi terbelakang dan terpinggirkan. Mereka gagal mendapatkan ruang yang sama dengan yang kaya untuk meraih pendidikan tinggi.

Bila banyak anak orang kaya sudah memegang gelar S-1, S-2 dan S-3, sangat banyak anak orang miskin hanya tamatan SMA, SMP, dan SD. Itulah potret kontras pendidikan antara anak-anak orang kaya dan miskin, ibarat langit dan bumi.

Tanggung Jawab Pemerintah

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) menyatakan, fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara negara. Sedangkan pasal 31 ayat (1) dan (2) menyatakan, pemerintah wajb membiayai pendidikan setiap warga negara. Pertanyaannya, apakah amanat konstitusi tersebut sudah dijalankan pemerintah?

Selama ini pemerintah belum mampu melaksanakan amanat tersebut walaupun angggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen, baik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009 maupun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2010.

Masih rendahnya kesadaran para elite untuk memerhatikan nasib pendidikan kaum miskin merupakan sebuah persoalan sangat utama. Para elite lebih sibuk memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya. Mereka tidak dan belum memiliki komitmen politik untuk benar-benar berjuang demi kepentingan nasib kaum miskin. Lemahnya etos kerja mereka dalam berbuat secara nyata masih sangat marak muncul.

Sesungguhnya persoalan tersebut akan selesai bila birokasi yang membidangi pendidikan benar-benar disembuhkan dari penyakit mental koruptif dan profesionalisme yang rendah. Hanya, agar kondisi itu tercipta, presiden bersama jajarannya harus melakukan penyehatan birokrasi secara total dan masif.

Pertama, harus dilakukan pergantian pimpinan secara besar-besaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Langkah itu merupakan sebuah terobosan kebijakan yang cukup reformatif dalam membangun birokrasi yang sehat sehingga di kemudian hari dapat bekerja secara profesional.

Kedua, memberikan ruang anggaran pendidikan secara penuh guna memberikan pelayanan pendidikan tinggi bagi anak orang miskin. Itu harus dilaksanakan secara tegas. Langkah tersebut harus didukung database yang valid mengenai jumlah anak-anak orang miskin yang akan melanjutkan pendidikan tinggi. Dengan begitu, rekayasa yang bertujuan menguntungkan pihak-pihak tertentu bisa dihindarkan.

Sekarang apakah pemerintah sudah memiliki konsep sedemikian rupa guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi untuk anak-anak orang miskin? Masyarakat hanya berharap agar kepedulian dan kehendak politik pemerintah dalam mengentas kemiskinan pendidikan di negeri ini benar-benar diwujudkan secara nyata. Keberanian politik dalam mengambil kebijakan pendidikan yang betul-betul berpihak demi kepentingan rakyat miskin benar-benar diharapkan.

Bila masa jabatan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tinggal menghitung waktu saja, rakyat kini tinggal menggantungkan harapan pendidikan yang lebih baik kepada pemerintahan baru periode 2009-2014. Semoga pemilihan legislatif 9 April lalu dan pemilihan presiden mendatang mampu melahirkan para pemimpin yang berhati nurani rakyat dan memiliki kesadaran kerakyatan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. (*)

*)oleh: Moh. Yamin, aktivis Freedom Institute for Social Reform (FISoR) Malang.
dikutip dari laman jawapos.com


Silakan copy-paste dengan tetap mencantumkan link sumber


No comments:

Post a Comment


[pulangkandang.com]-> [close]