MK Batalkan Ketentuan Impor Produk Hewan Berbasis Zona

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah bekerja keras menguji UU nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait gugatan sejumlah pihak. Dan hasilnya, beberapa frasa di UU itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Salah satunya, MK mengabulkan gugatan mengenai dihapusnya ketentuan impor produk hewan berbasis zona. Artinya, MK mengembalikan ketentuan impor produk hewan berbasis negara.

Keputusan MK mengenai uji materil UU nomor 18 tahun 2009 ini dibacakan dalam sidang MK di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (27/8/2010). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Mahfud MD didampingi para anggota hakim konstitusi. Sidang ini dihadiri juga oleh perwakilan para petani dan peternak dan para penggugat.

"Mengadili dan menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian," demikian amar putusan MK mengenai judicial review UU tersebut.

Dalam amar putusannya, MK menilai frasa "Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona" dalam Pasal 59 ayat (2);, frasa "Atau kaidah internasional" dalam Pasal 59 ayat (4), kata "dapat" dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Gugatan ini diajukan oleh banyak pihak pada 2009 lalu. Sebagai penggugat, antara lain Perkumpulan Institute For Global Justice (IGJ), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), dan beberapa peternak.

Dalam gugatannya, para pemohon memang menginginkan agar MK meninjau Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frasa "unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona", dalam Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frase "atau kaidah internasional" dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata "dapat". Sebab, redaksional di pasal-pasal tersebut diduga kuat bertentangan dengan UUD 45.

Menurut para penggugat, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) frase "unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”, dalam ayat (4) frase mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional dan Pasal 68 ayat (4) "Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner", melanggar konstitusi dan merugikan rakyat Indonesia. Lahirnya pasal ini mengabaikan prinsip kedaulatan ekonomi, perlindungan, rasa aman dan keberlangsungan hidup rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Bunyi lengkap pasal 59 itu sebagai berikut "Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan". Menurut penggugat, selama ini Indonesia hanya melakukan impor dengan pendekatan negara bukan zona dalam suatu negara.

Minat yang besar pemerintah untuk melakukan impor daging sapi murah dari negara yang belum bebas penyakit zoonosis yang berbahaya terbaca dengan jelas. Dalam tempo yang sangat cepat segera setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 84 tanggal 4 juni 2009, Departemen Pertanian tanggal 11 Agustus 2009 mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3026/kpts/PD 620/8/2009 tentang Persetujuan Pemasukan Daging Tanpa Tulang (deboned meat) dari Negara Brasil, yang merupakan salah satu negara di dunia yang masih terjangkit penyakit zoonosis yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK).

Salah satu hal yang menjadi keberatan peternak dengan pemberlakuan sistem zona adalah negara Indonesia akan dimanfaatkan oleh beberapa negara yang mempunyai zona bebas sebagai pintu keluar bagi daging-daging murah dari zona yang belum bebas PMK dan harga yang sangat murah. Masuknya daging murah dari berbagai negara yang belum bebas dari penyakit hewan menular utama (PHMU) akan memukul usaha peternakan sapi rakyat karena harga yang sangat rendah.

Sebenarnya, penggugat juga meminta agar ketentuan pasal 44 ayat (3) UU 18/2009 mengenai kompensasi bila dilakukan tindakan depopulasi. Para penggugat menilai ketentuan ini menunjukan Pemerintah tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat ketidakmampuannya mengendalikan penyakit hewan menular berbahaya dan mengabaikan hak rakyat/Pemohon/peternak atas ganti rugi yang merupakan hak tindakan depopulasi.

Namun, untuk pasal 44 ayat (33) ini, MK tidak mengabulkannya. Menurut hakim, depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan merupakan tindakan Pemerintah untuk mencegah penularan penyakit hewan terhadap hewan yang masih sehat, bahkan untuk menghindari penularan kepada manusia. Tindakan Pemerintah seperti itu adalah dalam rangka melindungi hewan, masyarakat Indonesia, serta kesehatan masyarakat Indonesia. Selain itu hewan yang sudah positif terjangkit penyakit hewan, tanpa depopulasi tetap tidak akan membantu pemiliknya oleh karena pada akhirnya hewan tersebut akan mati dan membahayakan hewan lain dan orang-orang di sekitarnya.

Adapun terhadap pemilik hewan yang didepopulasi, padahal hewan tersebut masih sehat, tetap diberikan kompensasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU 18/2009 133 yang menyatakan, “Pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi”. "Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pasal 44 ayat (3) UU18/2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945," kata majelis hakim.

(asy/gah)

source : detiknews.com
note: berita ditulis oleh Arifin Asydhad, wapemred detik.com, alumnus Fapet UNPAD angkatan 1992.

Post a Comment

No comments